KPU Kota Banjarbaru
KPU KOTA BANJARBARU - MELAYANI MASYARAKAT KOTA BANJARBARU MELAKSANAKAN KEDAULATANNYA KPU KOTA BANJARBARU - MELAYANI MASYARAKAT KOTA BANJARBARU MELAKSANAKAN KEDAULATANNYA KPU KOTA BANJARBARU - MELAYANI MASYARAKAT KOTA BANJARBARU MELAKSANAKAN KEDAULATANNYA KPU KOTA BANJARBARU - MELAYANI MASYARAKAT KOTA BANJARBARU MELAKSANAKAN KEDAULATANNYA KPU KOTA BANJARBARU - MELAYANI MASYARAKAT KOTA BANJARBARU MELAKSANAKAN KEDAULATANNYA

Pilkada, 15 Februari 2017 Ditetapkan Sebagai Hari Libur Nasional

Melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, pemerintah telah menetapkan bahwa tanggal 15 Februari 2015 menjadi hari libur nasional.

Sukseskan Pilkada Serentak: 15 Februari 2017
Sukseskan Pilkada Serentak: 15 Februari 2017
Keputusan tersebut salah satunya adalah sebagai tindak lanjut dari undang-undang yang menyatakan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau yang diliburkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh Warga Negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya.

Download/Unduh: Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2017

KPU Kota Banjarbaru Hadiri Debat Pilkada Batola

KPU Kota Banjarbaru Hadiri Debat Pilkada Batola
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru pada Senin (6/2) kemarin, turut menghadiri pelaksanaan debat antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Kuala (Batola). Acara yang dihelat oleh KPU Kab. Batola tersebut dilaksanakan di Aula DPRD Kab. Batola mulai pukul 16.00 Wita.

Secara khusus Ketua KPU Kota Banjarbaru, Husein Abdurahman menyampaikan ucapan selamat kepada KPU Kab. Batola, melalui Ketua KPU Kab. Batola. Nanang Kaderi.

"KPU Kota Banjarbaru Mengucapkan selamat kepada KPU Barito Kuala yang telah melaksanakan debat publik. Mudah-mudahan nanti sampai tahap pelaksanaan pemungutuan dan lain-lain bisa berjalan dengan lancar dan sukses," ujar Husein.

Kabupaten Batola bersama Kabupaten HSU merupakan dua daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang akan melaksanakan Pilkada pada 15 Februari 2017 mendatang, yang secara keseluruhan akan berlangsung pada 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten di Indonesia.

Kerja Bakti Persiapkan Perpustakaan Baru

Pagi Jumat (20/1) kemarin terlihat aktifitas yang berbeda dari hari-hari biasanya di kantor KPU Kota Banjarbaru. Staf sekretariat, sekretaris, dan komisioner bersama-sama melaksanakan kerja bakti. Kali ini, KPU Kota Banjarbaru tengah mempersiapkan sebuah ruang khusus perpustakaan yang baru.

Persiapan Pembuatan Ruang Perpustakaan KPU Kota Banjarbaru
Persiapan Pembuatan Ruang Perpustakaan KPU Kota Banjarbaru
"Kita memanfaatkan dan memaksimalkan pemanfaatan ruang yang sudah ada. Salah satunya akan dijadikan ruang perpustakaan dan arsip. Sekaligus juga akan merevitalisasi Media Center KPU Kota Banjarbaru," ujar Mhd Wahyu NZ, salah seorang anggota KPU Kota Banjarbaru.

Staf Sekretariat KPU Banjarbaru Bersihkan Ruang Media Center
Media Center KPU Kota Banjarbaru akan Direvitalisasi
"Setelah ini selesai, kita akan mempersiapkan sebuah pusat pendidikan pemilih di KPU Kota Banjarbaru. Tetap dengan prinsip yang sama, yakni memanfaatkan dan memaksimalkan fungsi rungan yang sudah ada," tambah Wahyu.

Lomba Karya Jurnalistik Pemilu Akses

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bekerja sama dengan AGENDA dan Dewan Pers menyelenggarakan Lomba Karya Jurnalistik Pemilu Akses dengan tema "Mewujudkan Pemilu Akses bagi Penyandang Disabilitas". Lomba ini bertujuan untuk mengarusutamakan penulisan dan liputan tentang Pemilu Akses dalam Pilkada Serentak 2017 dan meningkatkan kualitas pemberitaan tentang Pemilu Akses bagi Penyandang Disabilitas.

KPU, AGENDA, dan Dewan Pers mengajak masyarakat umum, jurnalis media cetak, media online dan elektronik, serta fotografer media cetak dan online untuk mengikuti lomba ini. Terdapat 4 (empat) jenis lomba, yaitu:
  1. Lomba liputan pemberitaan Pemilu Akses bagi Penyandang Disabilitas di media cetak/online;
  2. Lomba liputan pemberitaan Pemilu Akses bagi Penyandang Disabilitas di medita TV/Radio;
  3. Lomba penulisan opini Pemilu Akses bagi Peyandang Disabilitas di media cetak dan online;
  4. Lomba foto Pemilu Akses di media cetak dan online.
Batas akhir lomba adalah 10 Maret 2017 dan untuk setiap jenis lomba akan dipilih Juara I, II, dan III, dengan total hadiah senilai 100 juta rupiah.

Lomba Karya Jurnalistik Pemilu Akses
Lomba Karya Jurnalistik Pemilu Akses
"Mewujudkan Pemilu Akses bagi Penyandang Disabilitas"
Hasil karya yang dilombakan harus telah dipublikasikan di media cetak/online/radio/televisi dalam batas akhir 10 Maret 2017. Batas waktu akhir pengiriman hasil karya lomba adalah 15 Maret 2017.

Informasi lomba dapat diakses melalui laman situs KPU RI (kpu.go.id) maupun laman AGENDA (lkjpa.agendaasia.org).

Konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Zaid - 081298864748 / 081511394009 / zaaidmuhammad@gmail.com

Soal Presidensial Threshold, KPU Hanya Melaksanakan

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan KPU tidak ada persoalan apakah perlu penggunaan presidensial threshold maupun tidak. Hal tersebut disampaikan terkait dengan sejumlah fraksi di DPR RI menginginkan ambang batas pengajuan calon presiden (presidensial threshold) ditiadakan dalam Pemilu 2019 mendatang. 

Soal Presidensial Threshold, KPU Hanya Melaksanakan
Hadar Nafis Gumay
"Kami di KPU tentu dalam posisi tidak ikutan tentang isu sensitif, jadi kalau teknis kami perlu ikutan," kata Hadar di Jakarta, Sabtu (14/1). Diketahui, isu tersebut pun menjadi salah satu isu sensitif dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu di Pansus DPR saat ini.

Menurut Hadar, tidak ada masalah bagi KPU melaksanakan Pemilu 2019 baik menggunakan presidential threshold maupun tidak. Hadar memastikan KPU pasti dapat melaksanakannya tahapan Pemilu tersebut sebagaimana perintah Undang-undang. "Kalau melaksanakan kami siap, tidak ada masalah," ujarnya.

Meski demikian, Hadar menilai usulan penghapusan presidensial threshold memang akan memunculkan jumlah pasangan calon yang lebih banyak. "Sebetulnya ada hal positif juga, banyak calon itu mewakili pemilih, kita jangan khawatir semua parpol akan calonkan, karena untuk menang parpol pasti akan berpikir," katanya lagi. (ROL)